Perubahan Data (NIP)

Konversi NIP, KPE dan revisi data merupakan prosedur yang saling terkait, untuk itu Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data [Doklahta] yang berkecimpung di bidang ini telah melakukan sinkronisasi data PNS melalui pendataan dengan aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dan SAPK (sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

Jika terdapat NIP yang belum sesuai dengan keadaan sesungguhnya maka seharusnya PNS segera melaporkan keadaannya kepada kami, sehingga revisi data bisa dilakukan yang bisa mengurangi resiko terhambatnya proses kepegawaian PNS yang bersangkutan. Syarat-syarat perbaikan NIP adalah sebagai berikut:

Perbedaan Nama dan TMT Pengangkatan CPNS

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD;
  2. Fotocopy SK CPNS dilegalisir;
  3. Fotocopy Ijazah pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir;
  4. Fotocopy konversi NIP dilegalisir.

Perbedaan Tanggal Lahir

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD;
  2. Fotocopy SK CPNS dilegalisir;
  3. Fotocopy SK PNS dilegalisir;
  4. Fotocopy Ijazah pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir;
  5. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Pertama dilegalisir;
  6. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir;
  7. Fotocopy konversi NIP dilegalisir.

Semua PNS bisa mengecek datanya baik lewat SK Konversi NIP, KPE (Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik) dan secara On Line lewat linkhttp://www.bkn.go.id/in/pastikan-data-anda-benar.html.

Jika masih saja ada data yang tidak sesuai maka silakan ajukan permohonan update data kepada kami dengan melampirkan berkas yang belum sesuai. Untuk konversi NIP diperlukan berkas SK CPNS, SK PNS, serta ijazah.

Revisi KPE ataupun permohonan penerbitan kembali yang dikarenakan hilang atau rusak diperlukan berkas pendukung yaitu surat permohonan penerbitan KPE oleh pimpinan, KPE yang rusak, serta surat keterangan kehilangan dari kepolisian.